Peran Pemuda untuk Bangsa dalam Perspektif Perempuan : Relasi Sosial-Politik

Apabila perempuannya baik maka negara akan baik,

dan apabila perempuan rusak maka negara pun akan ikut rusak

 

Kutipan diatas bukanlah persoalan yang sederhana, pasalnya perempuan merupakan bagian dari umat. Persoalan perempuan merupakan persoalan masyarakat, tidak heran jika kaum perempuan rusak, maka dapat dikatakan rusak pula masyarakat tersebut. Terkait dengan persoalan tema yang saya terima, pemuda dalam kehidupan berbangsa perspektif perempuan, saya artikan pengulasan keterlibatan kaum perempuan (muda) dalam kehidupan berbangsa. Dengan pertanyaan mendasar, bisakah pemuda, dalam hal ini perempuan – mewujudkan kemajuan Bangsa (Indonesia)? Hanya ada dua kemungkinan jawaban dalam alam pikiran kita, Kemungkinan pertama, pemuda (dalam hal ini perempuan) dapat mewujudkan kemajuan bangsa. Kemungkinan kedua, antologinya, pemuda (kaum perempuan) salah satu faktor degradasi bangsa. Mana yang dominan dari keduanya? Mari kita merenung menjawab bersama.

Catatan Pertama: Melihat Sejarah

Sejarah modern Indonesia, setidaknya kita dapat membagi ke dalam empat bagian, yakni pra-kemerdekaan (kolonialisme), orde lama dengan ditandai kemerdekaan, orde baru (kontra revolusi), dan reformasi. Dalam kaitannya dengan pertanyaan di atas, saya akan menjawabnya dengan melihat pemuda, khususnya perempuan dalam masa-masa tersebut.

Pra-Kemerdekaan (kolonialisme)

Dalam sejarah pra-kemerdekaan, pemuda Indonesia terbilang memiliki peran yang sangat signifikan. Sebagaimana digambarkan oleh Benedict Anderson “sejarah revolusi Indonesia adalah sejarah pemuda”. Arti dari ungkapan Anderson tersebut adalah revolusi Indonesia (kemerdekaan) adalah hasil yang dicapai berkat perjuangan pemuda di dalamnya. Ungkapan ini menemui pembenaran dalam faktanya, ketika kita mengingat nama-nama seperti Soekarno, Moh. Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, dan lain-lain. Mereka telah berjuang untuk mewujudkan Indonesia merdeka di usia yang masih sangat muda. Soekarno memulai pergerakannya ketika masih berusia dua puluh tahun.

Hal yang menarik dari kisah pemuda di dalam masa pergerakan menuju kemerdekaan ini adalah berperan aktifnya pemuda dalam realitas sosial-politik waktu itu. Pada masa itu, Indonesia berada dalam cengkraman kolonialisme, kondisi ini membuat pemuda Indonesia bergerak dalam seruan persatuan di dalam sosial-politik, guna mewujudkan kemerdekaan. Kita dapat merunut kecerdasan pemuda bangsa kita pada masa sebelum Indonesia merdeka – pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan kebijakan bidang pendidikan dalam frame besar politik etis. Kendati tidak semua rakyat pribumi dapat mengenyam pendidikan, namun adanya pendidikan tersebut telah melahirkan kesadaran kebangsaan – untuk keluar dari kolonialisme. Alhasil, di tengah-tengah cengkeraman kolonialisasi, pada tahun 1908 telah muncul tentang kesadaran kebangkitan nasional. Kesadaran tersebut berlanjut pada pergerakan nasional pemuda Indonesia selama dua dasa warsa melahirkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, sebagai wujud dari persatuan indonesia. Lebih lanjut, pada Tanggal 22 Desember 1928 telah diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta. Kongres tersebut tidak hanya sebagai wadah perkumpulan bagi kaum perempuan semata, akan tetapi mengajukan tuntutan kepada pemerintah Hindia-Belanda untuk memberikan pendidikan kepada kaum perempuan serta pembebasan perempuan dari sub-ordinat laki-laki.

Sebenarnya sebelum politik etis dikeluarkan oleh pemerintah kolonial, terdapat perempuan muda yang berperan dalam yang memperjuangkan kaum perempuan, salah satunya adalah R.A Kartini. Sebagai putri bangsawan, masa muda Kartini dipergunakan untuk berjuang demi mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Terbukti dengan perjuangannya telah berdiri “Sekolah Gadis”. Sekolah yang didirikan oleh R.A Kartini tersebut merupakan lembaga pendidikan untuk pembebasan kaum perempuan dari sebuah ketertindasan. Pasalnya, jika kita mengacu pendapat Paolo Freire ataupun Ki Hadjar Dewantara, bahwa pendidikan merupakan instrument untuk me-merdekakan setiap individu. Melalui pendidikan, setiap individu akan sadar atas kondisi sosial-politik yang tengah terjadi (penjajahan) waktu itu. Sehingga muncullah kesadaran untuk berjuang melawan penjajah bersama kaum laki-laki.

Kemerdekaan dan Orde Lama

Peran perempuan muda dalam pergerakan sosial-politik di era pra kemerdekaan, akhirnya menemui hasil, yakni kemerdekaan. Hasilnya yang tentu saja sangat gemilang, sampai Benedict Anderson mengungkapkan “revolusi Indonesia adalah revolusi pemuda”. Akibat masa kemerdekaan adalah masa peralihan langsung dari pra-kemerdekaan, kondisi pemuda tidak jauh berbeda. Perlawanan terhadap kapitalisme dan antek-anteknya masih sangat kentara. Hal ini sekaligus membuktikan, pemuda masih berada secara erat dengan realitas sosial-politiknya. Seruan-seruan untuk terus terjun dalam pergerakan sosial-politik, dan perlawanan terhadap kapitalisme-imperialisme terus dilancarkan. Kursus perempuan yang diselenggarakan oleh Presiden Soekarno pada Bulan Januari 1946 di Yogyakarta merupakan upaya pemerintah untuk mendorong perempuan dalam pergerakan sosial-politik.

Pada awal kemerdekaan, Belanda masih berkehendak untuk menjajah kembali negeri ini. Terbukti dengan dilancarkannya Agresi Militer I dan II, bahkan ibukota republik ini pun telah di pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Kondisi tersebut akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia guna melawan pihak-pihak yang hendak menjajah kembali bangsa ini. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Soekarno adalah mendorong kaum perempuan untuk berjuang secara bersama-sama dengan laki-laki guna mengusir penjajah. Atas dorongan yang dilakukan oleh pemerintah waktu itu, maka kaum perempuan pun berbondong-bondong aktif dalam pergerakan sosial-politik. Berbagai organisasi sosial-politik yang berbasis perempuan pun lahir bak jamur di musim hujan. Salah satunya adalah Gerakan Perempuan Sosial, Perempuan Marhaenis, Gerwani, Perwari, Muslimat, Fatayat, Aisyiah, Nasi’atul Aisyiah, Perempuan Katolik, dll. Akan tetapi dengan adanya peristiwa G30S, banyak organisasi perempuan yang kemudian mundur ataupun tenggelam, yang kendati masih terdapat organisasi yang berbasis perempuan, namun terkooptasi oleh pemerintah, bahkan tersubordinat dari kaum laki-laki.

Orde Baru (Orde Kontra Revolusi)

Setelah orde lama digantikan orde baru (orde kontra revolusi), pergeseran eksitensi pemuda barulah terlihat sangat berlainan. Jika sebelumnya, pemuda—baik laki-laki maupun perempuan—sangat erat dengan realitas sosial-poltik, pada orde kontra revolusi, pemuda perlahan-lahan menjauh dari realitas ekonomi-politiknya. Mengacu pada analisis Saskia, semangat perempuan revolusioner yang didengung-dengungkan semasa Orde Lama, mendadak dimusnahkan manakala kekuasaan beralih ke orde kontra revolusi. Selama 32 Tahun, ruang gerak perempuan (juga laki-laki) dalam bersuara dan berpolitik telah banyak dibungkam. Gerakan perempuan, hanya sebagai gerakan pelengkap suami semata tinimbang spirit revolusioner dalam kehidupan sosial-politik. Pasalnya, aktivitas perempuan yang revolusioner dianggap akan mengganggu stabilitas politik, maka tidak heran jika organisasi sosial-politik yang ada dikendalikan oleh pemerintah melalui militer. Hal ini dapat kita pahami terjadi karena pemerintah menginginkan stabilitas politik sebagai modal dasar pembangunan, yang kemudian juga berefek pada kelanggengan kekuasaan.

Lebih lanjut, tidak kalah menarik dari analisis Onghokham, bahwa pasca permulaan Tahun 1966 karakteristik pemuda mulai menunjukan watak yang individualis dan kehilangan arah. Hal ini disebabkan karena pada masa orde kontra revolusi dengan watak pemerintahan yang hirarki militer dan teknokratik membuat peranan pemuda tidak mendapatkan tempat. Di tambah dengan adanya perubahan struktur universitas seperti NKK/BKK merupakan batasan bagi organisasi pemuda (mahasiswa). Hal inilah yang menandai sebuah jalan kontradiksi pada era sebelumnya, dengan dibukanya liberalisasi ekonomi untuk tujuan pembangunan, sehingga stabilitas politik adalah hal yang pokok.

Melalui liberalisasi ekonomi tersebut telah berdampak pada kapitalisasi, sehingga mendadak lahir orang-orang kaya baru, berbarengan dengan mulainya budaya populer diperkenalkan di Indonesia. Akhirnya, pemuda yang semula identik dengan gerakan sosial-politik bergeser menjadi identik dengan kehidupan glamor, hura-hura, dan kisah percintaan. Bahkan tidak tanggung, budaya populer mereduksi eksistensi pemuda, lewat sebuah istilah yang menggantikan istilah ‘pemuda’, yakni ‘remaja’. Bila sebelumnya pemuda erat dengan sosial-politik dan gerakan perubahan, bahkan perlawanan. Dalam term ‘remaja’, pemuda direduksi menjadi citra yang sama-sekali tidak terhubung dengan sosial-politik. Di sini, awal mula, ruang pemuda menjadi sangat sempit dan berkutat di dalam ‘dunianya sendiri’.

Apa yang saya maksudkan dengan ‘dunianya sendiri’? Budaya populer yang masuk, akibat ekonomi-politik yang mengkondisikannya, membuat pemuda selalu identik dengan hal-hal yang berkaitan dengan wilayah kediriannya sebagai persona. Misalnya, kesenangan terhadap barang tertentu (contoh: kendaraan), berbelanja, bersenang-senang ke diskotik, dan persoalan paling privat yang dihadirkan setiap saat, yaitu asmara. Ini semua membawa pemuda menjadi semakin terputus dengan kemasyarakatannya, sehingga berkutat dengan dunianya sendiri. Sebuah dunia yang menggantikan ruang geraknya di realitas sosial-politik, menjadi ruang senyap di dalam dirinya sendiri.

Era Reformasi: Kini

Pada era reformasi hampir tidak ada yang berubah dari pemuda di orde kontra revolusi, kecuali, pergerakan mahasiswa yang notabene pemuda dalam mengupayakan reformasi itu sendiri. Pergerakan tersebut pun nyatanya terbilang berhenti semenjak reformasi ‘dianggap sudah selesai’, hingga saat ini. Sekalipun ada organisasi pemuda, namun lebih bersifat programatik semata tinimbang untuk mewujudkan sebuah bangsa yang berdikari. Tidak sedikit pula, malah terbawa arus akan tren modernitas, sehingga tidak sedikit yang lepas dari akar rumput persoalan masyarakat. Kemudian jika kaitannya dengan perempuan muda justru malah banyak yang terserang virus budaya populer. Sebagai misal, adanya mitos kecantikan telah mengarahkan kaum perempuan untuk selalu berhias agar terlihat sebagai seorang perempuan (cantik). Belum lagi dampak dari media sosial yang semakin membuat bangsa ini kehilangan jati diri.

Sebuah Analisa: Realitas Sosio-Politik vs Budaya Populer

Sebagaimana yang telah diungkapkan di muka, pemuda Indonesia terbagi menjadi dua bagian dalam sejarahnya dari empat pembagian sejarah Indonesia modern. Pertama, pemuda yang erat dengan sosial-politik dan pergerakan. Eksistensi pemuda ini muncul di era pra-kemerdekaan hingga orde kontra revolusi. Kedua, pemuda yang eksistensinya tidak lagi berhubungan dengan sosial-politik, ini terjadi di orde kontra revolusi, dan hingga saat ini. kecuali pergerakan mahasiswa untuk reformasi yang menuliskan sejarah gemilang, setelah itu tidak ada lagi.

Budaya Populer dan Kepentingan Diri

Budaya populer yang masuk sebagai dampak sekaligus keperluan dari kapitalisasi, membuat eksistensi pemuda jauh dari realitas sosial-politik. Antara pemuda dan persoalan kemasyarakatannya terpisah oleh jurang yang sengaja diciptakan. Masa kapitalisasi membutuhkan pemuda diam, agar kepentingan ekonomi-politik kapitalisme terus berjalan dengan baik. Tepat di sini, budaya populer sengaja dipropagandakan untuk memisahkan pemuda dengan realitas sosial-politiknya.

Keterpisahan tersebut sebagaimana yang disampaikan di muka mengasilkan pemuda yang terkurung dalam ‘dunianya sendiri’. Akibat dari hal ini, pemuda tidak menyadari dirinya sebagai bagian dari bangsa, tentu saja akhirnya menemui wujudnya dalam kepentingan diri. Pemuda tidak lagi menyadari arti kepentingan bangsa, akan tetapi sebatas memahami kepentingan dirinya sendiri. Hal ini, karena pemuda sudah sedemikian jauh dibawa oleh propaganda budaya populer yang hadir dengan janji kenikmatan pribadi. Padahal, di sinilah operasi budaya populer sebagai tangan dari kapitalisme global menemui keberhasilan: pemuda berhasil dibawa ke dalam ruang senyap (ruang yang terpisah dari realitas masyarakatnya).

Mitos kecantikan merupakan propaganda yang sangat ampuh untuk membius kaum muda, khususnya perempuan. Sehingga, perempuan yang berhias dan mengenakan pakaian yang minim disebut sebagai perempuan yang seksi nan cantik dan kekinian. Pada dasarnya tanpa berhias sekalipun atau menggunakan pakaian yang tidak minim, seorang perempuan tetaplah perempuan. Akan tetapi, mitos kecantikan merupakan konstruksi yang sengaja diciptakan oleh kelas tertentu demi sebuah tujuan tertentu pula. Selain hal tersebut, media sosial (dunia maya), merupakan sebuah dunia yang tidak teraba akan tetapi menimbulkan efek yang nyata dan dialami sebagai ruang, relasi, pencipta nilai-nilai baru. Pasalnya lewat informasi dengan gampangnya sebuah citra telah menggantikan realitas, dan simpang siur informasi telah membuat kita gagap akan pencarian jati diri. Sehingga, manusia akan menjadi teralienasi dalam kehidupan sosialnya, karena seseorang akan menjadi manusia bukan manusia secara potensial atau bukan menjadi dirinya sendiri. Adanya penggunaan media sosial yang berlebih, akan menyebabkan keterasingan tidak hanya di dalam kehidupan sosial, akan tetapi dalam diri manusia itu sendiri. Lebih parahnya jika itu adalah pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa. Jika pemuda sudah teralienasi, maka konsekuensi logisnya adalah terdegradasinya bangsa ini.

Sosial-Politik dan Semangat Kebangsaan

Pemuda dengan eksistensi yang erat dengan sosial-politik dan pergerakan membuat pemuda memiliki semangat kebangsaan. Semangat tersebut adalah semangat untuk membebasakan bangsa dari penindasan kapitalisme-imperalisme. Di sini, semangat kebangsaan tersebut tentu saja membawa pemuda pada makna kebhinekaan Indonesia. Wujudnya, bahkan sampai kepada implementasi, kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Artinya, pemuda berperan aktif dalam kehidupan masyarakat demi kemajuan suatu bangsa yang lebih baik.

Semangat kebangsaan ini menandai dua hal dengan satu kunci. Kuncinya yakni sosial-politik. Dua hal yang ditandai oleh semangat kebangsaan adalah pertama, sosial–politik menjadi kondisi yang membentuk kesadaran pemuda tentang makna kebangsaan. Kedua, sosial-politik sekaligus syarat bagi berubahnya kondisi tersebut. Hanya saja, sosial-politik dalam arti yang kedua, dimaksudkan kondisi sosial-politik itu sendiri dapat berubah, apabila gerakan di dalamnya dibangun untuk merubah.

Implementasi Pancasila sebagai  Perwujudan Kemajuan Bangsa

Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja mempunyai makna. Untuk itu, saya hendak mengurai sedikit tentang makna dari Pancasila itu sendiri, kendati tidak secara mendalam, namun hanya garis besarnya saja. Pasalnya jika kita urai Pancasila sebagai dasar negara secara mendalam membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk itu, saya tidak akan panjang lebar dalam mengurai Pancasila.

Ketuhanan sebagai sila pertama merupakan kewajiban setiap umat untuk bertakwa kepada- Nya, yang itu sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Selain wajib berhubungan dengan Tuhan, namun manusia juga berkewajiban berhubungan dengan manusia lain. Maka sudah selayaknya untuk mengupayakan kemanusiaan, yang artinya tidak adanya penindasan manusia atas manusia. Kemudian untuk membangun sebuah negara yang besar perlu kiranya ada persatuan satu sama lain. Pasalnya tanpa ada persatuan, menjadi mustahil negara ini akan lahir. Selaras dengan hal tersebut, jika kita menghendaki sebuah organisasi yang besar, perlu pula adanya persatuan diantara unsur-unsur yang menjadi bagian dari organisasi tersebut. Jika kita tercerai berai satu sama lain, saling tikam, atau saling berkonflik, maka akan phentermine menjadi kelemahan bagi organisasi itu sendiri. Maka dari itu, persatuan merupakan hal yang sangat mendasar sebelum kita berbicara strategi perjuangan. Kemudian di dalam membangun sebuah organisasi (pemuda), juga harus berlandaskan pada permusyawaratan untuk mencapai mufakat merupakan lanjutan dari point persatuan. Hal ini berangkat dari sebuah perbedaan yang muncul dari masing-masing unsur yang ada. Atas perbedaan tersebut, jika tidak dikomunikasikan untuk mencari benang merahnya satu sama lain, sehingga tidak terjadi perbedaan interpretasi atas suatu fenomena yang telah terjadi. Sedangkan point yang terakhir adalah keadilan sosial, yang tentu saja masih berkait-kelindan dengan point sebelumnya. Artinya, melalui musyawarah adalah ditujukan untuk merumuskan suatu kemaslahatan umat.

Penjabaran alinea tersebut, pada dasarnya telah tercantum dalam Pancasila sebagai dasar negara kita. Akan tetapi, dari kelima sila yang jika kita mengacu pada pidato Soekarno selaku penggali Pancasila, dimana dapat diperas menjadi eka-sila. Pancasila yang telah diperas menjadi satu sila adalah “Gotong Royong”. Artinya kita sebagai pemuda (baik laki-laki maupun perempuan), jika mengupayakan gotong royong atau bahu-membahu dalam kehidupan sehari-hari, hakul yakin kemajuan suatu bangsa akan tercipta. Begitu pula jika kita reduksi ke dalam wilayah organisasi, jika menghendaki kemajuan suatu organisasi perlu adanya bahu-membahu atau gotong royong satu sama lain. Pasalnya, tanpa adanya gotong royong, atau malah bersifat sporadis – sebuah organisasi mustahil akan menjadi besar, justru malah sebaliknya.

 

* Disampaikan oleh :

Fitroh Nurwijoyo Legowo

Ketua Terpilih DPD KNPI DIY Masa Bakti 2015 – 2018

Pada acara Wprkshop Peran Pemuda untuk Membangun Indonesia.

Sub materi : “Peran pemuda untuk Membangun Bangsa”dalam perspektif perempuan

 Untuk lebih detailnya, lihat Anderson, “Revolusi Pemuda, Pendudukan jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1966. Jakarta. Sinar Harapan, 1988. Hal. 7-10

Lihat; “NIM”, dalam Suluh Indonesia Muda. 1926, atau Dibawah Bendera Revolusi. 2005. Hal 1-22. Disitu Soekarno menjelaskan didalam perjuangannya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia perlu adanya persatuan dari semua elemen masyarakat.

  Untuk lebih detailnya baca tulisan Onghokham, “Angkatan Muda dalam Sejarah dan politik”. Prisma. 1980

  Lihat: Hidayat Mukmin: Beberapa Aspek Perjuangan Perempuan Indonesia: Suatu Pendekatan Deskriptif Komparatif. Bandung. Angkasa Perss. Hal. 76

  Untuk lebih detailnya baca pidato Soekarno dalam sebuah kursus perempuan pada Tahun 1946, “Perempuan Bergerak”, dalam “Sarinah: Kewajiban Perempuan dalam Perjuangan Republik Indonesia”. 2010. Hal: 147-250. Disitu Soekarno menjelaskan tahap-tahap perjuangan perempuan.

Untuk lebih detail lihat Saskia E. Wierenga. 2010. Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Paska Kejatuhan PKI. Jakarta. Galang Press

  Ibid (Onghokham)……

Lihat pidato karlina Supelli (2014). “Kebudayaan dan Kegagapan Kita”.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *