Memaknai Pilkada Serentak : Posisi Pemuda Bergerak dan makna “Demokrasi Pilkada”

Demokrasi merupakan sebuah sistem sosial-politik yang muncul dari suatu proses sejarah manusia yang membawa dirinya kedalam sebuah kelompok dan mengatur pembagian kekuasaan didalamnya. Demokrasi muncul sebagai buah dari Revolusi Perancis yang terjadi karena ada sinergi antara kekuatan kaum borjuis, yang mengambil satu bentuk sistem pemerintahan Negara yakni berbasis kedaulatan rakyat (popular democracy). Revolusi Perancis 1789 ternyata memberikan keuntungan kepada kaumborjuis dengan semakin memberi ruang bagi kaum borjuis untuk berperan dalam kehidupan ekonomi. Mereka semakin memperjuangkan hak-haknya dalam berusaha dan menekan agar negara tidak terlalu campur tangan dalam urusan hak milik, dan negara harus memberi ruang kebebasan bagi warganya untuk membuat ruang berusaha, bisa dikata inilah cikal-bakal tegaknya kekuasaan kapitalisme di Eropa Barat.

Jika menggunakan pendapat Samuel Huntington, ini disebut sebagai arus gelombang pertama di dunia, gelombang perubahan yang berakar pada Revolusi Amerika dan Perancis yang ditandai oleh tumbuhnya institusi-institusi nasional yang demokratis sebagai sebuah fenomena abad ke-19. Namun apabila kita tilik fenomena Indonesia, bahwa saat ini kita mengeyam demokrasi (baca = demokrasi yang liberal) adalah buah dari gelombang reformasi yang ditandai dengan runtuhnya kekuasaan otoritarian Orde Baru. Huntington menyebut sebagai gelombang ketiga yang dimulai tahun 1974 ditandai oleh berakhirnya kediktatoran Portugal dan terus berlanjut dengan gelombang besar demokratisasi di seluruh bagian dunia secara spektakuler hingga tahun 1990.

Gelombang ini berhasil merubah wajah dunia yang kita lihat saat ini dimana ide-ide tentang egalitarianisme, laissez faire, kebebasan berekpresi, hak asasi manusia kini menyeruak menjadi kenyataan. Optimisme terhadap demokrasi pun muncul, yang disebabkan karena mesin kekuasaan di dalam demokrasi bersandarkan pada partisipasi masyarakat secara luas. Artinya demokrasi mengandaikan bahwa mesin kekuasaan yang dihasilkannya yang berfungsi untuk mengatur kehidupan publik dihasilkan oleh keinginan

masyarakat melalui proses pemilihan. Sehingga ia dianggap mampu membawa kehidupan masyarakat pada kesejehteraan dan kebaikan. Munculah adagium populer dari Walter Reynolds, yakni Vox populi vox Dei – suara rakyat (adalah) suara Tuhan. Dalam hal ini suara kolektif masyarakat dianggap sebagai suatu “kebenaran”. Seolah-olah sudah menjadi keniscayaan, apabila mesin kekuasaan yang dihasilkan oleh jumlah suara terbanyak merupakan sebuah kebenaran dan dianggap mampu membawa kesejahteraan masyarakat.

Namun yang menjadi pertanyaan, apakah demokrasi yang kita jalankan telah mampu membawa masyarakat kita kepada kesejahteraan dan kemakmuran?

Di awal kelahirannya, demokrasi sempat diragukan dapat membawa kebaikan bagi masyarakat. Sokrates merupakan salah satu filsuf yang tegas menolak hadirnya sistem demokrasi. Penolakan Sokrates berlandaskan bahwa sistem demokrasi memberi kemungkinan besar suatu negara diperintah oleh orang-orang dungu yang kebetulan memperoleh suara terbanyak. Karena tak menutup kemungkinan bahwa masyarakat tidak selalu memberikan dukungannya kepada orang-orang yang dianggap paling mampu dalam menjalankan roda pemerintahan.Tetapi lebih kepada orang yang mereka sukai dan celakanya orang yang mereka sukai tidaklah selalu orang-orang yang kompeten membela nasib hidupnya. Apa yang diungkapkan Sokrates menandakan bahwa demokrasi tak cukup hanya bersandar pada jumlah suara terbanyak. Layaknya seperti demokrasi yang berjalan sekarang ini di negeri kita, dimana secara rutin dan regular kita melaksanakan agenda pemilihan umum (pemilu) untuk menentukan siapa aktor-aktor yang akan menjadi penyelenggara negara, yang memerintah kita. Aktor-aktor tersbut terpilih berdasarkan suara terbanyak, tanpa mempertimbangkan kemampuan perannya sebagai penyelenggara negara. Efeknya beberapa fungsi lembaga negara tak berjalan, persoalan-persoalan mendesak terkait kehidupan publik tak mampu di selesaikan, sehingga masyarakat tak memperoleh imbas dari berjalannya sistem demokrasi.

 

Geliat Demokrasi Pasca Reformasi: Dari Nasional hingga Lokal

Tak dapat dibantah bahwa sejak pasca reformasi, ketika kita dengan bangga melaksanakan praktik pemerintahan demokratis yang terjadi justru kemerosotan bahkan involusi kehidupan publik. Seolah-olah kita sibuk menjalankan ritual demokrasi namun perkembangan secara kualitatif kehidupan politik kita justru stagnan bahkan penurunan.Pemerintahan demokratis justru bergerak ke arah yang berlawanan dengan janji-janji ideal dalam sistem demokrasi. Pemerintahan demokratis di era Orde Reformasi justru melahirkan pertikaian eliteelite penguasa yang korup dalam skala yang jauh lebih massif dan bahkan teroganisir.

Perilaku pertikaian elite-elite politik korup menyerupai predator dan sama sekali mengabaikan kepentingan bangsanya. Mereka lupa pada tuntutan publik untuk dapat mewujudkan kesejahteraan sosial dan kemakmuran ekonomi bagi masyarakat. Sadar tidak sadar mereka terlibat pertarungan di antara elite-elite oligarkis yang membajak lembaga-lembaga politik demokrasi untuk kepentingan melanggengkan sistem ekonomi kapitalis. Seolah mereka mengusung isu demokrasi sebagai dagangan politik tetapi sebenarnya sedang menjadi jembatan bagi para komprador ekonomi kapitalis global agar mereka dapat mengoperasikan kegiatan bisnis dan perburuan rente. Demokrasi elektabilitas hanya akan menjadi dominasi para pemilik modal dalam percaturan politik nasional terutama dalam peristiwa pemilu legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah. Disitulah keyakinan bahwa demokrasi dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan telah runtuh. Impian untuk dapat membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur dalam sistem demokrasi laksana fatamorgana jika dihadapkan pada ongkos politik dan biaya demokrasi yang demikian mahal karena politik transaksional dan politik uang yang melahirkan praktik korupsi masif-gigantik di kalangan politisi dan pemangku kekuasaan. Demokrasi macam inikah yang selalu kita banggakan di pentas dunia?

 

Pemuda :What to be done?

Di era demokrasi uang uang saat ini, gaya kepemimpinan rentan mengarah pada model kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional sebagai model leadership yang melibatkan hubungan pemimpin dengan elitpolitik lainnya maupun elit dengan pemilih yang dibangun di atas landasan pragmatisme dan pertukaran kepentingan ekonomi-politik serta umpan balik negatif. Hubungan elitpolitik dengan konstituen yang dirusak oleh transaksi material,bukan pertukaran gagasan. Hubungan antarelit politik juga didominasi nafsu purba Laswellian: “who gets what, when, and how”. Gaya politik transaksional sekedar bertumpu pada konsesi politik tanpa melihat profesionalisme. Ketegasan seorang pemimpin menjadi bisu karena terlalu banyak pertimbangan dan kalkulasi politik yang dijadikan konsideran sehingga akhirnya rakyat menjadi yatim piatu. Yatim karena pemerintah jarang hadir dalam setiap permasalahanyang dihadapi publik, tapi begitu sigap membebani kewajiban termasuk pajak. Piatu karena partai-partai politik hanya menyapa pemilih hanya untuk kepentingan mereka dan bahakan saat menjelang pemilu saja. Surplus politisi, tapi defisit Negarawan. Semua terjadi bukan saja karena pertarungan terbuka yang membuat biaya kampanye makin mahal, melainkan juga karena kian kronisnya politik uang mengotori wajah demokrasi kita. Bagai gurita raksasa, politik uang menebarkan racun ke hampir semua sendi demokrasi. Ia memasung para kandidat akibat utang politik dan membutakan nurani rakyat dengan serangan fajar.

Di lain sisi, banyak generasi muda kita justru hanya memahami partisipasi dalam demokrasi direduksi pada sekadar hadir di Tempat Pemungutan Suara mencontreng satu kandidat. Peranan pemuda di dalam politik elektoral terlihat sangat termajinalkan bahkan nyaris tak bergerak. Dari sejumlah fakta dilapangan, pemuda hari ini justru menjadi swing voter bahkan seringkali identik dengan sekumpulan massa mengambang. Yang orientasi politiknya tak jelas dan hanya ikut terjerembab ke dalam arus utama populisme media. Maka sebelum kita berbicara lebih jauh, yang harus kita lakukan pertama-tama ialah melakukan pendidikan politik di antara organisasi pemuda itu sendiri sehingga muncul kesadaran politik yang kritis dan mampu merefleksikan keadaan saat ini. Kita sebagai pemuda harus bertindak selaku full citizens, warganegara penuh, sambil menyadari bahwa sementara ini sumber daya politik di tangankita bersifat amat terbatas.Kita harus ikut main di lapangan politik, meskipun kita tahu bahwa lapangan itu tidak datar melainkan curam, yang berimplikasi bahwa kita perlu secepatnya merumuskan kembali pengertian kita tentang dasar tindakan atau kegiatan politik pemuda dalam negara demokratis.

Dengan kata lain, kita memerlukan sebuah teori tindakan yang menerangkan peran aktor dan meletakkannya dalam konteks kendala dan kesempatan (constraints and opportunities) yang dihadapinya. Tugas ini bersifat mendesak.Kesempatan politik demokratik dapat dibangun dengan pembentukan suatu kekuatan kaum intelegensia muda yang otonom dan kuat yang selama ini diabaikan dalam arus politik reformasi. Artinya, kolektivitas dari para intelektual dimungkinkan oleh adanya respons bersama atas sebuah “panggilan” historis tertentu, seperti halnya kolektivitas yang ditunjukkan oleh paraintelektual pra kemerdekaan yang didorong oleh respons bersama seperti dalam kasus revolusi Agustus 1945, atau oleh sebuah tindakan kolektif untuk menyuarakan tradisi dan kepentingan-kepentingan rakyat banyak. Penting untuk dicatat bahwa tak ada kolektivitas tanpa para intelektual. Mengutip pendapat Gramsci (1959: 67), bahwa tak ada organisasi tanpa intelektual. Maka tugas pemuda sebagai intelektual organik adalah menciptakan tampilnya kepemimpinan organik yang saat tampil dalam arus utama politik lokal tetap memperjuangkan dan mengartikulasikan perjuangan gerakan basis akar rumput dan kepentingan umum.

Di tengah kondisi demokrasi liberal yang padat modal ini, kewajiban pemuda ialah membangun kekuatan politik berbasis kepentingan rakyat dengan membuka ruang demokrasi partisipatif. Ruang-ruang demokrasi partisipatif memberi tempat bagi setiap warga untuk melakukan kontrol terhadap urusan publik yang menjadi titik pijak dari demokrasi yang substansial.Tumbuhnya demokrasi partisipatif ini membuahkan pemimpin-pemimpin lokal yang mengakar pada rakyat, lahir pula kebijakan-kebijakan publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Peran dan posisi yang setara bagi setiap warga dalam tahapan mendapatkan informasi, konsultasi, hingga implementasi dan evaluasi kebijakan menjadi syarat mutlak dalam prosesnya. Pada praktiknya jika ruang demokrasi partisipatif ini dijalankan dengan baik dari level provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa dengan memanfaatkan forum formal (difasilitasi negara) maupun informal akan membawa dampak terhadap meningkatnya kesadaran politik warga serta melahirkan aktor-aktor kepemimpinan alternatif di berbagai sektor.

Dan yang perlu kita perhatikan, dalam percaturan dunia pasca krisis keuangan global tahun 2008 yang nyaris menenggelamkan hampir separuh dunia di bumi ini dan pasca di dudukinya wall street oleh sejumlah demonstran dari berbagai negara (occupy wall street), demokrasi uang yang memakan biaya tinggi mendapat penentangan dari berbagai kelompok masyarakat. Karena terbukti bahwa demokrasi biaya tinggi tak lagi relevan guna menangani dunia yang sudah bergeser dan berubah pola. Penentangan ini merupakan konstruksi paradigmatis yang muncul sebagai respons atas ”fundamentalisme pasar” yang telah memenjara masyarakat dunia dalam lingkaran krisis demi krisis. Kini semua negara di dunia ini di tekan untuk lebih efisien, agar ia mampu keluar dari kubangan krisis. Rule of the game akan bergeser dari keniscayaan neoliberal seperti liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi, kepada peningkatan efektivitas peran demokrasi dalam pembangunan sosial-ekonomi. Di dunia “Pasca Neo-liberal” ini demokrasi uang menjadi mekanisme yang usang, yang tak lagi relevan dengan perkembangan global. Pasca runtuhnya kapitalisme keuangan AS dan bangkitnya kekuatan China, terdapat sebuah pertanda bahwa kekuatan uang kini mulai lumpuh dan tak lagi menjadi kekuatan utama. Disinilah letak pemuda ditantang untuk memiliki gagasan sebagai suatu kekuatan yang akan melawan kekuasaan “uang”. Seperti yang diungkapkan Napoleon Bonaparte bahwa ”Suatu ketika nanti, akan tiba masanya sebuah gagasan mempunyai kekuatan yang lebih dahsyat ketimbang sebatalion tentara”.

 

Fitroh Nurwijoyo Legowo, Ketua Umum terpilih,

DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DIY masa bhakti 2015-1018

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *